Mendirikan yayasan di Indonesia adalah langkah yang tepat untuk memberikan dampak positif pada masyarakat. Yayasan memiliki berbagai tujuan, seperti memajukan pendidikan, amal, agama, dan banyak lagi. Dengan mendirikan yayasan, individu maupun organisasi dapat berkontribusi pada kesejahteraan sosial sekaligus memperoleh keuntungan hukum tertentu. Artikel ini akan membantu Anda mengetahui langkah-langkah penting dan persyaratan hukum yang diperlukan untuk mendirikan yayasan di Indonesia.
Memahami Apa Itu Yayasan
Yayasan di Indonesia adalah badan hukum yang dibentuk untuk tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. Tidak seperti perusahaan, yayasan adalah organisasi nirlaba. Tujuan umum pendirian yayasan meliputi kegiatan amal, pendidikan, promosi keagamaan, dan layanan kesehatan.
Satu perbedaan signifikan antara yayasan dan badan hukum lainnya adalah yayasan tidak dapat membagikan keuntungan kepada pendiri atau anggota dewannya. Sebaliknya, semua pendapatan yayasan harus digunakan kembali untuk mencapai tujuan yayasan, untuk memastikan keberlanjutan jangka panjangnya.
Persyaratan Hukum Pendirian Yayasan di Indonesia
Persyaratan Dasar
Untuk mendirikan yayasan di Indonesia, beberapa persyaratan hukum harus dipenuhi. Pertama, yayasan harus beroperasi berdasarkan hukum Indonesia, yang mengatur struktur, modal, dan pendiri. Undang-undang mengharuskan yayasan memiliki modal minimal Rp 10 juta jika didirikan oleh orang Indonesia. Jika yayasan didirikan oleh orang asing, modal minimum adalah Rp 100 juta . Selain itu, yayasan harus memiliki tujuan yang jelas, baik itu sosial, keagamaan, atau kemanusiaan.
Dokumentasi Hukum
Struktur yayasan diresmikan melalui dokumentasi hukum, termasuk Anggaran Dasar. Dokumen-dokumen ini menguraikan tujuan yayasan, pedoman operasional, dan struktur tata kelola. Anggaran Dasar harus dibuat dalam bentuk akta notaris dan menyertakan tanda tangan pendiri, pengawas, dan anggota dewan manajemen.
Struktur Organisasi
Yayasan di Indonesia harus memiliki struktur organisasi yang jelas, termasuk:
- Badan Pembina: Memiliki kewenangan yang tidak didelegasikan kepada pengurus atau pengawas, seperti mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Pengawas, menetapkan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan, mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan, memutuskan perubahan Anggaran Dasar, dan menetapkan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.
- Dewan Pengawas: Bertanggung jawab untuk mengawasi operasional yayasan dan anggota Dewan Eksekutifnya serta memastikan kegiatan sesuai dengan tujuan yayasan.
- Dewan Pengurus: Bertugas untuk melaksanakan kepengurusan yayasan, Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pengurus yayasan terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara.
Perlu dicatat bahwa dewan pembina, pengawas, dan pengurus tidak boleh diisi oleh orang yang sama. Setiap peran memiliki tanggung jawab hukum tertentu dan harus diresmikan melalui Anggaran Dasar.
Proses Langkah demi Langkah Mendirikan Yayasan di Indonesia
Langkah 1: Mempersiapkan Persyaratan
Langkah pertama dalam mendirikan yayasan adalah menetapkan tujuan dengan jelas. Apakah yayasan tersebut berfokus pada kegiatan amal, pendidikan, atau keagamaan, misinya harus selaras dengan kerangka hukum yang mengatur yayasan di Indonesia. Selain itu, Anda perlu memilih nama yayasan yang unik dan belum digunakan oleh organisasi lain.
Persyaratan lengkapnya adalah sebagai berikut:
- Menentukan nama yayasan
- Alamat yayasan
- Maksud dan tujuan yayasan
- Menentukan modal yayasan
- Menentukan orang yang akan duduk sebagai pembina, pengawas, dan pengurus
Langkah 2: Menyiapkan Anggaran Dasar
Anggaran Dasar merupakan dasar hukum yayasan. Anggaran dasar harus memuat informasi terperinci tentang tujuan, struktur, dan pedoman operasional yayasan. Anggaran dasar juga harus menentukan peran dan tanggung jawab anggota dewan, termasuk pendiri, pengawas, dan manajemen. Anggaran Dasar selanjutnya dibuatkan dalam akta notaris.
Langkah 3: Memperoleh Persetujuan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (kemenkumham) akan memberikan persetujuan untuk pendirian Yayasan di Indonesia yang juga menandakan sebagai sahnya pendirian yayasan di Indonesia.
Langkah 4: Memperoleh Lisensi Umum
Langkah terakhir adalah mendaftarkan yayasan untuk mendapatkan izin yang relevan. Anda harus memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk yayasan, yang akan memungkinkan yayasan beroperasi secara sah dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, yayasan juga harus memperoleh Tanda Daftar Yayasan (TDY) dan Izin Kegiatan Yayasan.
Langkah 5: Memperoleh Lisensi Tertentu
Dalam mendukung kegiatan Anda di yayasan, mungkin diperlukan izin khusus. Misalnya, jika yayasan ingin melakukan penggalangan dana, maka diperlukan izin dari kementerian. Apakah diperlukan izin khusus atau tidak, Anda harus memeriksa peraturan terkait atau meminta saran dari konsultan yang memahami kegiatan yayasan tersebut.
Pertimbangan Utama Saat Mendirikan Yayasan di Indonesia
Keterlibatan Pihak Asing dalam Yayasan
Orang asing dapat mendirikan yayasan di Indonesia, tetapi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satu pengurus (baik ketua, sekretaris, atau bendahara) harus menunjuk warga negara Indonesia. Pengurus asing juga harus berdomisili di Indonesia dan wajib memperoleh izin tinggal terbatas.
Aturan Perpajakan untuk Yayasan
Yayasan di Indonesia wajib membayar pajak. SPT bulanan dan tahunan harus disampaikan tepat waktu. Khusus untuk SPT bulanan, yayasan wajib melaporkan transaksi pemotongan pajak.
Kepatuhan dan Kewajiban Pelaporan yang Berkelanjutan
Yayasan harus melaporkan kegiatan dan keuangannya secara berkala kepada otoritas terkait. Hal ini termasuk menyerahkan laporan keuangan tahunan (aset minimum yang berlaku), menyimpan catatan dokumen keuangan dan kegiatan operasional yang baik, dan mematuhi semua audit yang diwajibkan oleh pemerintah.
Tantangan Umum dan Cara Mengatasinya
Penunjukan Susunan Organisasi Yayasan
Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa struktur organisasi yayasan terdiri dari Dewan Pembina, Pengurus dan Pengawas. Pembina dan pengawas dapat diisi masing-masing oleh minimum 1 (satu) orang, sedangkan pengurus harus diisi oleh minimum 3 (tiga) orang yang duduk sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Sehingga, total minimum orang yang harus diisi adalah 5 (lima) orang. Pasalnya, dewan pembina, pengurus dan pengawas tidak boleh diduduki oleh orang yang sama, sehingga penting bagi pendiri yayasan untuk menunjuk minimum 5 (lima) orang. Apabila tidak ada 5 (lima) kandidat untuk duduk dalam organisasi yayasan, sayangnya Menkumham tidak dapat melakukan pengesahan pendirian yayasan. Untuk itu, wajib untuk segera menyeleksi 5 (lima) orang untuk duduk di organisasi yayasan.
Memperoleh dan Menentukan Perizinan yang Tepat
Setiap yayasan wajib memiliki TDY dan juga Izin Usaha Kegiatan. Namun, untuk kegiatan tertentu, perizinan lanjutan perlu untuk diajukan oleh yayasan agar dapat beroperasi secara sah di Indonesia. Misalnya yayasan ingin menyelenggarakan kegiatan pendidikan, maka yayasan perlu untuk mendapatkan izin dari Kemendikbud. Pengurusan perizinan tentunya memerlukan pemenuhan persyaratan tertentu dan memahami dimana perizinan ini harus diajukan. Penting untuk melakukan riset terlebih dahulu atau menghubungi konsultan berpengalaman untuk memudahkan segala urusan perizinan yayasan.
FAQs
- Apa persyaratan hukum utama untuk mendirikan yayasan di Indonesia?
- Nama Yayasan
- Alamat Yayasan
- Bidang Usaha
- Modal (minimum 10jt, kalau ada asing minimum 100jt)
- Pendiri
- Pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara)
- Pengawas
- Pembina
(catatan: Pengurus, Pengawas, Pembina tidak boleh orang yang sama)
Dokumen yang dibutuhkan:
- KTP NPWP Pengurus, Pengawas, Pembina
- Perjanjian sewa menyewa kantor
- Bisakah warga negara asing mendirikan yayasan di Indonesia?
Ya, warga negara asing dapat mendirikan yayasan.
- Berapa lama biasanya proses pendirian yayasan?
Prosesnya dapat memakan waktu 1-2 bulan, tergantung pada perizinan yang diperlukan oleh yayasan
- Apa saja persyaratan kepatuhan yang berkelanjutan bagi yayasan di Indonesia?
Yayasan harus menyerahkan lapor pajak bulanan dan tahunan, menyiapkan laporan tahunan, menyimpan catatan keuangan yang akurat, dan mematuhi audit pemerintah.
Kesimpulan
Mendirikan yayasan di Indonesia memberikan banyak peluang untuk menciptakan perubahan sosial yang positif sembari mengikuti kerangka hukum yang ditetapkan dengan baik. Dengan mengikuti langkah-langkah yang dijelaskan dalam panduan ini dan bekerja sama dengan penasihat hukum, Anda dapat memastikan proses yang lancar dan berhasil. Meskipun ada tantangan yang harus diatasi, manfaat menjalankan yayasan di Indonesia menjadikannya usaha yang berharga bagi individu dan organisasi.
Siap untuk membuat perubahan dengan yayasan Anda di Indonesia? Bermitralah dengan CPT Corporate untuk memahami persyaratan hukum dan mendirikan yayasan Anda dengan lancar. Tim ahli kami menyediakan dukungan menyeluruh untuk memastikan yayasan Anda siap untuk sukses dan dapat secara efektif mencapai tujuan dampak sosialnya. Hubungi kami hari ini untuk memulai perjalanan Anda menuju perubahan positif.
