Visa Exemption Expansion in 2026: Dampak Masuknya Brazil & Turki terhadap Perjalanan Bisnis
Mengapa Visa Exemption Expansion 2026 Penting untuk Perjalanan Bisnis Mobilitas global kini memasuki fase baru. Kebijakan visa tidak lagi dipandang hanya sebagai alat pengawasan perbatasan, tetapi juga sebagai bagian dari diplomasi ekonomi. Visa Exemption Expansion in 2026 menjadi salah satu...
Transisi dari Virtual Office ke Kantor Fisik Berdasarkan PP No. 3/2026
Selama bertahun-tahun, Indonesia menjadi tujuan menarik bagi perusahaan yang ingin berekspansi di kawasan regional. Pasarnya besar, dan sistem perizinan berbasis digital semakin memudahkan proses pendirian usaha. Virtual office pun menjadi solusi populer, terutama bagi startup dan perusahaan asing yang ingin...
Mengapa PP No. 3/2026 Membatasi Penggunaan Virtual Office untuk Bisnis Direct Selling
Lingkungan regulasi di Indonesia terus berkembang seiring pemerintah memperkuat pengawasan dan penegakan di sektor perdagangan. Salah satu aturan yang banyak dibahas belakangan ini adalah PP No. 3/2026, khususnya dampaknya terhadap perusahaan yang menggunakan virtual office. Bagi pelaku usaha di sektor...
Pembatasan Impor di Kawasan Perdagangan Bebas dan Kawasan Ekonomi Khusus Berdasarkan Permendag 47/2025
Indonesia memasuki tahap baru dalam pengaturan perdagangan dan investasi dengan diterbitkannya Permendag 47 Tahun 2025. Regulasi ini secara resmi berjudul Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor. Aturan ini membawa perubahan besar dalam penerapan...
Indonesia Menerapkan KBLI 2025 dan Dampaknya bagi Perusahaan Baru di Tahun 2026
Indonesia secara resmi memperkenalkan salah satu pembaharuan regulasi bisnis paling penting dalam beberapa tahun terakhir. Pada Desember 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan KBLI 2025 sebagai sistem klasifikasi usaha nasional yang baru, menggantikan KBLI 2020. Sekilas, perubahan ini mungkin terlihat...
Permenkum RI No. 49 Tahun 2025: Aturan Terbaru Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran PT di Indonesia
Pemerintah melalui Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 resmi menetapkan ketentuan terbaru mengenai syarat dan tata cara pendirian, perubahan, dan pembubaran Perseroan Terbatas (PT). Regulasi ini menjadi acuan hukum terbaru tahun 2025 dan sekaligus mencabut serta menggantikan...
Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2025: Aturan Baru Perizinan Usaha yang Lebih Mudah untuk Investor
Indonesia kembali mengambil langkah besar dalam menyederhanakan perizinan investasi dan bisnis dengan diterbitkannya Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2025. Dikeluarkan oleh Kementerian Investasi (BKPM) pada 1 Oktober 2025 dan berlaku mulai 2 Oktober, regulasi ini membawa serangkaian pembaruan yang dirancang...
Persyaratan Membuka Rekening Bank di Indonesia bagi Pemegang Visa Kerja
Bagi para profesional asing yang pindah ke Indonesia, salah satu langkah penting untuk menetap dan mengelola keuangan adalah membuka Rekening Bank. Proses ini tidak selalu mudah, terutama bagi mereka yang memegang visa kerja (KITAS/ITAS). Namun, Indonesia telah memperbaiki regulasi untuk...
Cara Memilih Klasifikasi Usaha (KBLI) yang Tepat untuk PT PMA Anda
Mendirikan PT PMA (Perusahaan dengan Penanaman Modal Asing) di Indonesia merupakan langkah besar bagi investor yang ingin memperluas bisnisnya ke pasar Asia Tenggara. Namun sebelum memulai, ada satu keputusan penting yang kerap dianggap sepele padahal sangat menentukan: memilih kode KBLI...
Kesalahan Umum Perusahaan Asing dalam Menghadapi Aturan Perizinan Baru Indonesia
Indonesia baru saja memperbarui sistem perizinan usahanya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025, yang memperkuat penerapan pendekatan perizinan berbasis risiko (risk-based approach) di bawah sistem OSS (Online Single Submission). Bagi perusahaan asing yang ingin berinvestasi di Indonesia, memahami...
