Indonesia Menerapkan KBLI 2025 dan Dampaknya bagi Perusahaan Baru di Tahun 2026
Indonesia secara resmi memperkenalkan salah satu pembaharuan regulasi bisnis paling penting dalam beberapa tahun terakhir. Pada Desember 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan KBLI 2025 sebagai sistem klasifikasi usaha nasional yang baru, menggantikan KBLI 2020. Sekilas, perubahan ini mungkin terlihat...
Permenkum RI No. 49 Tahun 2025: Aturan Terbaru Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran PT di Indonesia
Pemerintah melalui Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 resmi menetapkan ketentuan terbaru mengenai syarat dan tata cara pendirian, perubahan, dan pembubaran Perseroan Terbatas (PT). Regulasi ini menjadi acuan hukum terbaru tahun 2025 dan sekaligus mencabut serta menggantikan...
Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2025: Aturan Baru Perizinan Usaha yang Lebih Mudah untuk Investor
Indonesia kembali mengambil langkah besar dalam menyederhanakan perizinan investasi dan bisnis dengan diterbitkannya Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2025. Dikeluarkan oleh Kementerian Investasi (BKPM) pada 1 Oktober 2025 dan berlaku mulai 2 Oktober, regulasi ini membawa serangkaian pembaruan yang dirancang...
Persyaratan Membuka Rekening Bank di Indonesia bagi Pemegang Visa Kerja
Bagi para profesional asing yang pindah ke Indonesia, salah satu langkah penting untuk menetap dan mengelola keuangan adalah membuka Rekening Bank. Proses ini tidak selalu mudah, terutama bagi mereka yang memegang visa kerja (KITAS/ITAS). Namun, Indonesia telah memperbaiki regulasi untuk...
Cara Memilih Klasifikasi Usaha (KBLI) yang Tepat untuk PT PMA Anda
Mendirikan PT PMA (Perusahaan dengan Penanaman Modal Asing) di Indonesia merupakan langkah besar bagi investor yang ingin memperluas bisnisnya ke pasar Asia Tenggara. Namun sebelum memulai, ada satu keputusan penting yang kerap dianggap sepele padahal sangat menentukan: memilih kode KBLI...
Kesalahan Umum Perusahaan Asing dalam Menghadapi Aturan Perizinan Baru Indonesia
Indonesia baru saja memperbarui sistem perizinan usahanya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025, yang memperkuat penerapan pendekatan perizinan berbasis risiko (risk-based approach) di bawah sistem OSS (Online Single Submission). Bagi perusahaan asing yang ingin berinvestasi di Indonesia, memahami...
PP 28/2025: Indonesia Tambah Enam Sektor Baru dan Permudah Izin Usaha
Perizinan di Indonesia Kini Lebih Jelas dan Terbuka Pemerintah Indonesia baru saja memperbarui sistem perizinan usaha lewat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 (PP 28/2025). Aturan ini menjadi langkah penting dalam membuat proses perizinan di Indonesia lebih transparan, efisien, dan...
Dampak PP No. 6 Tahun 2025 bagi Perusahaan dan Karyawan
Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2025, yang membawa perubahan signifikan dalam regulasi ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 7 Februari 2025, aturan ini menjadi tonggak...
Panduan Lengkap RPTKA: Syarat Wajib Sebelum Merekrut Tenaga Kerja Asing di Indonesia
Merekrut tenaga kerja asing di Indonesia tidak bisa dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Setiap perusahaan, baik yang berskala multinasional maupun startup, wajib mematuhi aturan ketenagakerjaan dan keimigrasian yang berlaku. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang...
Impor Kosmetik Wajib Halal di Indonesia Mulai 2026
Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, semakin serius dalam menerapkan aturan halal. Tujuannya bukan hanya memastikan kepatuhan syariah, tetapi juga memberi perlindungan dan rasa aman bagi konsumen. Salah satu regulasi penting adalah kewajiban sertifikasi halal untuk...
